Beras SPHP Belum Punya Taring, Harga Beras Melonjak di Semua Zona

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengakui program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum mampu menahan laju kenaikan harga beras di pasaran beberapa waktu belakangan ini. Pasalnya, hingga saat ini realisasi distribusi SPHP masih sangat minim.

"Belum (mampu redam harga beras di pasaran), karena kan baru keluar (SPHP-nya), keluarnya nggak banyak, baru kemarin terakhir 3.000 ton. Itu yang harus didorong supaya cepat," kata Arief saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Berdasarkan panel harga Bapanas pada pukul 14.05 WIB, harga beras premium dan medium masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di semua zona wilayah.

Secara nasional, harga beras premium tercatat Rp16.137 per kg atau 8,3% di atas HET yang ditetapkan Rp14.900 per kg. Di zona 1, harga berada pada Rp15.477 per kg atau 3,87% lebih tinggi dari HET. Sementara di zona 2, harga tembus Rp16.582 per kg atau 7,68% di atas HET, dan di zona 3 bahkan melambung hingga Rp18.491 per kg atau 16,4% di atas HET.

Untuk kategori beras medium, harga rata-rata nasional mencapai Rp14.409 per kg atau 15,27% di atas HET Rp12.500 per kg. Dengan rincian, zona 1 sebesar Rp13.921 per kg (15,27% di atas HET), zona 2 Rp14.613 per kg (11,55% di atas HET), dan zona 3 mencatat lonjakan tertinggi dengan Rp16.826 per kg atau 24,64% di atas HET.

Arief mengatakan, pemerintah saat ini menghadapi dilema untuk mempercepat distribusi beras SPHP. Di satu sisi, ada tekanan untuk segera menggelontorkan stok SPHP secara masif ke pasar.

Namun di sisi lain, pemerintah harus tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan dan bahkan pemalsuan merek SPHP, seperti yang terjadi di Riau beberapa waktu lalu.

"Di satu sisi kita mau keluarkan banyak, di sisi lain kita juga lihat kan kemarin di Riau mau nggak kira-kira ngeluarin kayak gitu, tapi pengawasannya nggak ketat juga, kan harus ketat," ujar Arief.

Saat ini, pengawasan distribusi SPHP diperkuat dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Aparat Penegak Hukum (APH), BUMN seperti Perum Bulog, ID Food, PT Pos Indonesia, hingga Pupuk Indonesia dan PTPN. Arief menekankan, percepatan distribusi harus dilakukan agar harga tidak terus melonjak.

"Tinggal ini yang kita dorong. Karena kalau ini tidak dipercepat, harga ini bergerak naik, makanya sebenarnya udah satu bulan ini harusnya bisa dipercepat," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap modus baru dalam kasus peredaran beras oplosan bermerek SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Dia menegaskan, beras yang dioplos bukan berasal dari gudang Bulog, melainkan dari luar, dan hanya menggunakan karung SPHP bekas untuk mengelabui konsumen.

"Jadi beras itu bukan beras SPHP yang dioplos. Temuan ini dari Dirkrimsus Polda Riau pada tanggal 24 Juli yang lalu," ujar Rizal kepada wartawan, dikutip Senin (28/7/2025).

Rizal menjelaskan, pelaku membeli kantong kosong bekas beras SPHP, lalu mengisinya dengan beras kualitas rendah.

"Oknum ini membeli kantong beras SPHP bekas. Kantong beras SPHP bekas itu dibeli kosong, terus kemudian dia beli beras, beras yang harganya Rp8.000 (per kg) di Kabupaten Pelalawan. Kemudian dengan beras yang Rp8.000 itu ditambah lagi beras reject (rusak), yang pecahan-pecahan itu. Dimasukkan ke dalam kantong beras packing SPHP. Kemudian baru dijahit sama yang bersangkutan atau oknum ini. Kemudian dipasarkan di pasar dengan harga Rp13.000," bebernya.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, pelaku mengaku beras itu bukan milik Bulog. "Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu," tegasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bos Badan Pangan Minta Produsen Beras Ini Turunkan Harga, Ada Masalah?