Profil Kwik Kian Gie: Tokoh Ekonomi Kerakyatan RI, Kritis Soal Utang

Jakarta, CNBC Indonesia-Indonesia kehilangan sosok ekonom senior Kwik Kian Gie, pada hari ini, Selasa (29/7/2025). Bapak Ekonomi Kerakyatan berpulang di usia ke 90 tahun.

Mengutip situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kwik lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Januari 1935.

Hingga akhir usianya, Kwik dikenal sebagai ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.

Dirinya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan. Kemudian, pada tahun 1956, beliau melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam, hingga lulus pada tahun 1963.

Kwik pernah berada dalam pemerintahan, yaitu sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

Beliau juga merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan. Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

Ekonom Senior Didik J Rachbini turut mengenang perjalanan Kwik Kian Gie. Menurut Didik, Kwik adalah salah satu ekonom dan tokoh publik Indonesia yang memiliki perjalanan karir dan pemikiran yang tajam, independen, serta kritis baik pada masa Orde Baru dan bahkan berlanjut pada masa Reformasi.

Ia dikenal sebagai figur intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu berarti harus berseberangan dengan kekuasaan.

"Apa warisan pemikiran Kwik Kian Gie? Pemikirannya relevan sampai saat ini, yaitu tentang pentingnya kedaulatan ekonomi. Ini yang selalu disuarakan jangan tergantung kepada IMF dan utang agar tidak disubordinasi secara politik oleh kekuatan asing dan barat," kata Didik

"Karena itu harus ada kewaspadaan terhadap jebakan utang luar negeri. Kritik terhadap oligarki ekonomi-politik dan sempat heboh dengan mengkritik konglomerat hitam, yang tergantung kepada lisensi negara tetapi merugikan rakyat," jelasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Ormas Palak THR ke Pengusaha Sejak Era Orba, Sekarang Makin Ganas