Hari Ini Syuriyah PBNU Gelar Pleno Tetapkan Penjabat Ketua Umum Pengganti Gus Yahya

JAJARAN Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dijadwalkan akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum organisasi keagamaan umat nahdliyin pada hari ini, 9 Desember 2025. Rapat pleno ini disebut akan dihadiri oleh unsur kepengurusan PBNU, seperti Mustasyar, A'wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga seluruh pimpinan lembaga dan otonom PBNU.‎

‎“Insyaa Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” kata Ketua PBNU Mohammad Mukri dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 9 Desember 2025.

‎Mukri mengatakan rapat pleno sebagai forum konstitusional yang vital untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU telah bejalan sesuai aturan organisasi. Dia mengatakan rapat pleno hari ini akan menindaklanjuti mekanisme organisasi setelah keputusan Syuriyah yang memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari kursi ketua umum.

‎Sedangkan, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla berpendapat rapat pleno yang akan digelar jajaran Syuriyah PBNU tidak sah. Sebab, menurut dia, Yahya Cholil masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

‎Menurut dia, Yahya Cholil masih ketua umum PBNU berdasarkan mandat Muktamar NU di Lampung. Ia juga mengatakan sampai saat ini belum ada pencabutan mandat atas Yahya oleh muktamar. “Rapat pleno sah jika dipimipin secara ‘dwi tunggal’ oleh Rais Aam dan ketua umum,” kata Ulil kepada Tempo, Ahad, 7 Desember 2025. 

‎Ulil menuturkan, apabila dwi tunggal ini dipisahkan, rapat pleno tidak sah dan tidak memiliki legitimasi secara aturan organisasi atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). PBNU kepengurusan Yahya Cholil juga akan menggelar rapat pleno pada 11 Desember 2025 di kantor pusat PBNU di Jakarta Pusat.  

‎Ulil mengatakan ada tiga agenda yang akan dibahas dalam pleno nanti, yakni evaluasi program, konsolidasi organisasi, dan penanggulangan bencana. Saat ditanya apakah pleno membahas perombakan organisasi, Ulil mengatakan belum ada rencana pembahasan perubahan struktur. 

‎Pemakzulan Yahya Cholil dari Kursi Ketum PBNU 

‎Sebelumnya, Risalah rapat Syuriyah PBNU pada 20 November lalu menyatakan, bahwa Yahya Cholil Staquf sudah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025.

‎Bentuk pelanggaran itu adalah ketika pengurus menghadirkan pemateri pro-Israel, Peter Berkowitz, di acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, pada pertengahan Agustus 2025. Selain itu, jajaran Syuriyah juga menyoal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU.

‎Dengan mempertimbangkan poin-poin itu, Syuriyah meminta Yahya untuk mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, terhitung sejak diterimanya keputusan rapat. Namun, Yahya berkukuh mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

‎Jajaran Syuriyah kemudian menindaklanjuti permintaan mundur itu dengan menerbitkan Surat Edaran tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU, pada Selasa, 25 November 2025. Surat Edaran itu menegaskan bahwa Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025. Yahya juga dinyatakan tidak lagi berwenang dan berhak menggunakan atribut dan fasilitas yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.