Kontroversi Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta: Respons Pemerintah-Ditolak DPR

Rencana kedatangan 6 atlet Israel yang akan mengikuti kejuaraan senam di Indonesia pada akhir Oktober ini tengah menjadi sorotan.

Keikutsertaan para atlet ini mendapat banyak penolakan. Mulai dari Komisi I DPR RI hingga Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Bagaiman respons pemerintah terkait hal ini, berikut rangkumannya:

Menko Yusril: Arahan Presiden, Pemerintah Tak Berikan Visa Buat 6 Atlet Israel

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan perkembangan terkait 6 atlet Israel yang dikabarkan akan mengikuti kejuaraan senam di Indonesia pada akhir Oktober ini.

Yusril mengatakan, pemerintah sudah mengambil sikap yakni tidak akan memberikan visa kepada atlet tersebut.

"Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 dan 25 Oktober yang akan datang," kata Yusril di Jakarta, Kamis (9/10).

Yusril menegaskan, sikap pemerintah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo dalam berbagai kesempatan bahkan terakhir dalam pidato di PBB sangat keras mengecam Israel yang terus menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza.

Komisi I DPR Dorong Pemerintah Tolak Atlet Israel Ikuti Kejuaraan Senam di RI

Wakil Komisi I DPR dari fraksi PKS Sukamta mendorong pemerintah menolak kedatangan atlet Israel untuk ikut kejuaraan senam di Indonesia pada akhir Oktober. Ia menyebut Pemerintah Indonesia harus tegas menolak pelaku genosida terhadap warga Gaza Palestina.

“Bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan," kata Sukamta dalam keterangannya, Kamis (9/10).

"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” lanjutnya.

Sukamta menegaskan bahwa Indonesia harus tegas sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 untuk menolak penjajahan.

"Sejarah juga mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel," kata dia.

PDIP Tolak Kedatangan Atlet Israel yang Akan Berkompetisi di Indonesia