Pemprov DKI pastikan stok beras aman

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan stok beras di ibu kota tetap aman meski terjadi penarikan beras oplosan yang sempat beredar melalui Food Station.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan penarikan tersebut tidak akan mengganggu pasokan beras bagi masyarakat.

"Jadi saya bersyukur, kan apapun Food Station ini penyedia beras untuk Jakarta. Dan kemarin kami meminta untuk alatnya itu tidak jadi barang bukti, yang untuk kemudian tidak boleh dioperasikan," kata Pramono di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis.

Dia menjelaskan jika alat produksi Food Station disita sebagai barang bukti dan tidak dioperasikan, maka akan berdampak pada ketersediaan beras di Jakarta.

"Kalau tidak boleh dioperasikan, pasti kebutuhan beras di Jakarta akan terpengaruh. Dan untuk itu kami bersyukur bisa dioperasikan. Kemudian untuk yang sudah ditarik, ya, sudah pasti ditarik," jelas Pramono.

Baca juga: Pasokan pangan untuk Jakarta aman walau BUMD pangan kena kasus

Lebih lanjut, dia mengatakan Pemprov DKI juga berkomitmen memperbaiki tata kelola Food Station, termasuk pembaruan manajemen di tingkat direksi.

Dia pun meminta agar jajaran direksi baru Food Station dapat bekerja secara profesional.

"Dan kita akan tetap meminta kepada direksi yang ada dan kita secara profesional membuka untuk direksi yang baru, kan sudah kita buka. Maka saya nanti meminta betul untuk Food Station ini semuanya profesional," ujar Pramono.

Terlepas dari kasus beras oplosan, dia menegaskan ketersediaan beras untuk masyarakat Jakarta aman.

"Stok beras aman, stoknya aman," tegas Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyayangkan beredarnya beras oplosan yang diduga berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI, yaitu Food Station.

Baca juga: Isu beras oplosan, Legislator DKI minta Food Station transparan

Dia menegaskan agar ke depan pengawasan serta tata kelola BUMD ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa kembali terulang.

Dia juga menyebut kasus beras oplosan itu telah menimbulkan keresahan karena sebagian besar kemungkinan sudah dikonsumsi masyarakat.

“Kalau bisa ditarik (beras oplosannya), saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” tutur Pramono.

Oleh sebab itu, dia meminta agar kasus beras oplosan itu dijadikan momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pada tubuh BUMD DKI Jakarta.

Selain itu dia juga mengingatkan seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” pungkas Pramono.

Baca juga: Direksi BUMD di Jakarta harus sosok yang berintegritas

Baca juga: Pram beberkan alasan penunjukan Plt Dirut Food Station

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.