Prancis Dorong Solusi Dua Negara, Israel-AS Tolak Hadiri Konferensi PBB

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di New York.(Dok. Antara/Anadolu)

PRANCIS menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina adalah melalui solusi dua negara. 

Hal ini disampaikan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar bersama Arab Saudi pada Senin (28/7), meski tanpa kehadiran Israel dan Amerika Serikat (AS).

Konferensi ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan niatnya untuk secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September. Langkah tersebut langsung memicu kritik tajam dari Israel dan Washington.

“Tidak ada alternatif selain solusi dua negara antara Israel dan Palestina,” demikian pernyataan resmi Prancis seperti dikutip AFP, Selasa (29/7).

Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot menambahkan hanya solusi politik dua negara yang akan membantu memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup damai dan aman. Tidak ada alternatif lain.

“Akan menjadi ilusi jika kita berpikir bahwa kita dapat mencapai gencatan senjata yang langgeng tanpa memiliki gambaran umum tentang apa yang akan terjadi di Gaza setelah perang berakhir dan memiliki cakrawala politik," kata Barrot.

Luksemburg beri sinyal

Luksemburg turut memberi sinyal dukungan terhadap pengakuan negara Palestina, dengan kemungkinan menyusul langkah Prancis pada bulan September. Negara-negara lain diperkirakan akan mengumumkan sikap mereka saat konferensi berlanjut pada Selasa (29/7).

Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa dalam pertemuan tersebut mengatakan semua negara memiliki tanggung jawab untuk bertindak sekarang.

Dia meminta dukungan pasukan internasional guna menjamin masa depan Palestina. Begitu juga berharap agar Hamas menyerahkan kendali atas Jalur Gaza dan meletakkan senjata sebagai bagian dari kesepakatan akhir.

Lebih dari 200 anggota parlemen Inggris telah menyatakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina. Namun, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa pengakuan tersebut harus menjadi bagian dari rencana yang lebih luas.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinannya dalam pidato pembukaan bahwa solusi dua negara lebih jauh dari sebelumnya.

Data dari AFP menunjukkan bahwa 142 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina, yang pertama kali diproklamasikan oleh pemimpin Palestina di pengasingan pada 1988. 

Solusi dua negara

Sejak resolusi PBB tahun 1947, yang membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab, sebagian besar dunia internasional terus mendukung solusi dua negara.

Namun, situasi di lapangan kian rumit. Setelah lebih dari 21 bulan perang di Gaza, permukiman Israel di Tepi Barat semakin meluas dan pernyataan dari sejumlah pejabat Israel mengisyaratkan niat untuk mencaplok wilayah pendudukan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa solusi dua negara semakin tidak realistis secara geografis.

Perang terbaru di Gaza dipicu oleh serangan mematikan Hamas terhadap Israel, yang dibalas dengan ofensif militer besar-besaran. Ribuan warga Palestina tewas dan sebagian besar infrastruktur di Gaza hancur.

Konferensi juga membahas reformasi Otoritas Palestina, pelucutan senjata Hamas, dan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Namun, menurut sumber diplomatik Prancis, tidak ada kesepakatan normalisasi baru yang diharapkan muncul dari forum ini.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al-Saud, menyebut Donald Trump sebagai sosok yang bisa menjadi katalisator untuk mengakhiri perang di Gaza dan memulai solusi dua negara. Dia juga menegaskan bahwa Riyadh tidak memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Dinilai tidak produktif

Departemen Luar Negeri AS menyebut pertemuan tersebut tidak produktif dan tidak tepat waktu, serta menganggapnya sebagai aksi publisitas yang menyulitkan proses perdamaian.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyerukan agar dunia bertindak terhadap permukiman, perampasan tanah dan perambahan Israel di tempat-tempat suci.

Israel dan AS menolak hadir di konferensi, yang berlangsung di tengah meningkatnya tekanan internasional agar Israel mengakhiri operasi militernya di Gaza. Meski Israel mengumumkan adanya jeda taktis, isu bencana kemanusiaan tetap mendominasi agenda. (Fer/I-1)