Rp 9,1 Triliun Melayang Akibat Penipuan Digital, Pemerintah Resmi Berlakukan Verifikasi SIM Berbasis Biometrik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengungkapkan kerugian akibat penipuan dan kejahatan digital di Indonesia menembus angka Rp 9,1 triliun sejak November 2024 hingga saat ini. Ancaman ini sebagian besar bersumber dari penyalahgunaan identitas digital, terutama nomor seluler yang tidak diverifikasi secara memadai.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkap ekosistem pembayaran digital Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 4,6 triliun hingga Agustus 2025.

“Laporan lain mencatat ekosistem pembayaran digital Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 4,6 triliun hingga Agustus 2025. Sekitar 22 persen atau setara 50 juta pengguna internet di Indonesia diketahui pernah terpapar berbagai bentuk kejahatan digital,” tuturnya saat pembukaan Semantik, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Angka tersebut menunjukkan skala ancaman sangat luas. Modus yang digunakan pelaku kejahatan juga semakin beragam. Mulai dari penipuan daring, spoofing, smishing, social engineering, hingga penipuan berbasis manipulasi psikologis.

Pemerintah menegaskan masalah ini bukan hal baru. Kebocoran data yang terjadi 5 hingga 10 tahun lalu masih dimanfaatkan pelaku kejahatan hingga hari ini, karena data yang bocor dapat terus digunakan dan diperjualbelikan.

Kondisi ini membuat nomor telepon menjadi pintu masuk utama kejahatan digital, di mana pelaku bisa memanfaatkan data lama untuk mengelabui korban melalui pesan, panggilan, atau tautan berbahaya.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi meluncurkan layanan Semantik, sebuah inisiatif untuk memperkuat ekosistem identitas dan layanan digital yang aman, tepercaya, serta terverifikasi.

Layanan Semantik dirancang untuk memastikan keterhubungan identitas digital yang sah, sekaligus melindungi konsumen dari penyalahgunaan data.

Salah satu fokus utama adalah pengetatan registrasi kartu SIM, termasuk penerapan verifikasi berbasis biometrik, pembatasan jumlah nomor per individu, serta mekanisme aktivasi kartu perdana dalam kondisi tidak aktif sebelum diverifikasi.

Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola ruang digital tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital nasional.

Melalui kolaborasi lintas kementerian, operator telekomunikasi, serta pemangku kepentingan terkait, pemerintah berharap Semantik dapat menjadi fondasi dalam menciptakan ruang digital Indonesia yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.