Hamas tolak letakkan senjata sebelum negara Palestina merdeka terwujud

Istanbul (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, Sabtu, menyatakan tidak akan meletakkan senjata kecuali jika sebuah negara Palestina yang merdeka dan sepenuhnya berdaulat telah didirikan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan harian Israel Haaretz sebagaimana mengutip rekaman suara yang diduga berasal dari utusan Timur Tengah Amerika Serikat, Steve Witkoff. Dalam rekaman itu, Witkoff menyebut bahwa “Hamas telah menyatakan bersedia untuk dilucuti.”

“Kita sangat, sangat dekat dengan solusi untuk mengakhiri perang ini,” kata Witkoff dalam rekaman tersebut, seperti dikutip Haaretz.

Menanggapi laporan sejumlah media yang mengutip pernyataan Steve Witkoff mengenai dugaan kesediaan Hamas untuk melucuti senjata, Hamas menyatakan kembali bahwa perjuangan perlawanan bersenjata merupakan hak nasional dan sah selama penjajahan masih berlangsung — hak yang diakui dalam hukum dan konvensi internasional.

“Kami tegaskan bahwa hak tersebut tidak bisa dilepaskan kecuali jika seluruh hak nasional kami telah terpenuhi sepenuhnya, terutama pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” tulis Hamas dalam pernyataan di Telegram.

Witkoff bertemu keluarga sandera Israel di Tel Aviv pada Sabtu. Dalam waktu yang sama, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa menuntut kesepakatan gencatan senjata yang dapat menjamin pembebasan para sandera dari Jalur Gaza, menurut laporan Haaretz.

Kunjungan tersebut merupakan yang ketiga bagi Witkoff ke Hostage Square sejak perang dimulai. Kehadirannya terjadi tak lama setelah kelompok Hamas dan Jihad Islam merilis video dua sandera Israel yang terlihat kurus dan lemah, yaitu Evyatar David dan Rom Braslavski. Video itu memicu kembali kemarahan publik.

Pada Jumat sebelumnya, Witkoff juga mengunjungi pusat bantuan di Gaza selatan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah lembaga yang menuai kontroversi.

Ia mengatakan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memberikan Presiden AS Donald Trump pemahaman langsung tentang situasi kemanusiaan di Gaza dan membantu merancang rencana distribusi bantuan makanan dan medis bagi warga Gaza.

Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kritik terhadap koordinasi AS-Israel di Gaza, terutama terkait model distribusi GHF. Warga Palestina menyebut model ini sebagai alat pemindahan paksa dengan kedok bantuan kemanusiaan serta menjadi “perangkap maut” bagi para pencari bantuan, di mana lebih dari 1.300 orang tewas sejak Mei saat mengantre bantuan.

Hamas, Kamis menyebut kunjungan tersebut sebagai “aksi propaganda” untuk mengalihkan perhatian dunia dari kemarahan global atas apa yang digambarkan oleh kelompok-kelompok hak asasi dan pejabat PBB sebagai kampanye kelaparan sistematis oleh Israel.

Sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 169 warga Palestina, termasuk 93 anak-anak, meninggal dunia akibat kelaparan, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.

Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, militer Israel terus menggencarkan serangan brutal ke Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan ini telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkan terhadap wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Hamas tegaskan tidak akan mundur sampai negara Palestina diakui

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.