Prabowo Ungkap Syarat Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada syarat khusus yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara merupakan salah satu syarat utama agar Keputusan Presiden (Keppres).

Ia menegaskan, pembangunan IKN akan terus digenjot oleh pemerintah untuk diselesaikan secepatnya.

Sarana dan prasarana yang dimaksud pun harus lengkap dibangun di IKN, mulai dari fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Adapun pemerintah menargetkan hal itu bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang.

Saat ini, imbuh dia, Otorita IKN (OIKN) sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan di kawasan tersebut, sesuai arahan Prabowo.

"Sebagaimana yang juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepatnya," katanya, merespons wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Sebelumnya, Prasetyo juga telah mengungkapkan, sarana untuk menjalankan fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ada terlebih dahulu sebelum pemerintah akhirnya memutuskan pindah ibu kota.

"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan, untuk menjalankan pemerintahan," katanya.

"Ini adalah sarana-prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui anggaran kelanjutan IKN periode 2025 - 2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung ke wilayah IKN.

OIKN pada Juni 2025 membeberkan perkembangan pembangunan sejauh ini. Dikutip dari detikcom, OIKN sedang membangun 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pertahanan dan keamanan (Hankam) yang perkembangannya sudah mencapai 97,46%.

Selain itu, ada pula pembangunan hunian vertikal TNI yang perkembangannya mencapai 27,32%. Dari segi investasi, dana langsung yang masuk melalui OIKN sudah mencapai 86,67%.

Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan arahan Prabowo untuk menyelesaikan beberapa proyek di IKN dalam kurun waktu 2025-2029. Dengan anggaran Rp 48,8 triliun ada beberapa proyek di IKN yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan.

"Untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2, karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2," kata Basuki.

"Termasuk juga dalam Rp 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, kita menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara, itu dari APBN," tuturnya.

Di samping itu, Basuki menjelaskan ada juga beberapa proyek di IKN yang dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU tengah dalam pembangunan yaitu jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 Km di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).

"Jadi targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih," tegasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Proyek IKN Jalan Terus, Istana Wapres Gibran-Jalan Tol Masuk Antrean