Golkar Desak Pembangunan Nasional Berbasis Mitigasi Bencana

Dampak terjangan banjir bandang di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu (15/11) .(MI/Yoseph Pencawan)

PARTAI Golkar menekankan pentingnya pengarusutamaan mitigasi bencana dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Sumatra menjadi peringatan keras bahwa Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Hal ini menuntut adanya respons cepat dan perencanaan pembangunan yang lebih preventif.

"Partai Golkar merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12).

Menurut Bahlil, arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Selain aspek lingkungan, Golkar juga berkomitmen mendorong kebijakan afirmatif bagi warga terdampak bencana melalui kolaborasi lintas sektor.

Langkah konkret yang diusulkan antara lain melalui penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat terdampak, percepatan penyediaan hunian layak, serta pemulihan infrastruktur secara menyeluruh.

"Partai Golkar berkomitmen untuk terus hadir membangun solidaritas dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.

Dukungan Fiskal Daerah
Terkait pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra, Bahlil menegaskan pihaknya mendorong adanya dukungan fiskal yang kuat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Selain itu, Partai Golkar juga memastikan pengawalan terhadap pembahasan RUU Pemerintahan Aceh. Salah satu poin krusialnya adalah perpanjangan dan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai instrumen vital rehabilitasi dan rekonstruksi di Serambi Mekkah.

"Partai Golkar juga mendorong adanya dukungan fiskal untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sumatra Barat," pungkasnya. (Ant/P-2)