KLH perketat pengawasan dan lakukan kajian lingkungan di DAS prioritas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperketat pengawasan daerah aliran sungai (DAS) prioritas nasional dengan fokus awal akan dimulai dari kawasan Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH Rasio Ridho Sani seperti yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat, menyatakan KLH mengambil langkah cepat dalam memitigasi risiko bencana hidrometeorologi dengan memperluas jangkauan pengawasan dan kajian lingkungan di DAS prioritas nasional sesuai arahan Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

"Kami bekerja untuk memastikan dan mencegah dampak dari bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah yang rawan. Tim kami terus bekerja di lapangan untuk melakukan kajian lingkungan secara cepat melalui rapid assessment, guna memastikan dan mencegah dampak dari bencana hidrometeorologi," kata Rasio Ridho Sani.

Fokus awal aksi dimulai dari kawasan Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, melalui implementasi Rapid Environmental Assessment (REA) yang berkolaborasi dengan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membedah lanskap serta faktor pemicu bencana secara komprehensif.

Deputi PPKL dan Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) berkolaborasi untuk penguatan sinergi lintas sektor guna melakukan langkah preventif terhadap ancaman banjir dan longsor.

Hasil kajian teknis nantinya tidak hanya berhenti pada rekomendasi kebijakan, namun menjadi dasar krusial dalam revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penataan ulang tata ruang di wilayah-wilayah yang secara geografis rentan terhadap bencana.

Baca juga: KLH fokus ke industri sekitar DAS prioritas untuk PROPER tahun ini

"Selanjutnya, kami juga akan menyiapkan upaya-upaya untuk revisi KLHS serta rekomendasi perubahan tata ruang," kata Rasio.

Selain pendekatan saintifik, Menteri Hanif secara khusus memerintahkan pendalaman terhadap adanya dugaan pelanggaran lingkungan yang memperparah dampak longsor di wilayah terdampak.

Instruksi itu ditindaklanjuti dengan penerjunan tim pengawas dan penyidik ke lapangan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) guna mengidentifikasi pihak-pihak yang abai terhadap aturan lingkungan hidup.

"Kami juga melakukan pengawasan dan akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup," tuturnya.

Pengkajian lingkungan dan penegakan hukum ini dipastikan tidak hanya akan dilakukan di Cisarua, Bandung Barat. KLH/BPLH akan mereplikasi pola pengawasan ketat di berbagai wilayah hulu DAS prioritas di Pulau Jawa, termasuk DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Serayu, hingga DAS Kali Bekasi.

Di luar Jawa, pengawasan serupa juga dilakukan di DAS Ayung, Bali, guna menjaga stabilitas ekosistem pariwisata dan lingkungan.

Baca juga: KLH susun rencana pengelolaan mutu air kurangi cemaran di sungai

Rasio menekankan pengawasan lingkungan akan difokuskan sepenuhnya pada kegiatan dan unit usaha yang beroperasi di wilayah hulu, guna memastikan kepatuhan total terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup demi mencegah bencana hidrometeorologi di masa depan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.