Menag: CKG di pesantren bukti kebijakan pemerintah yang inklusif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di pesantren dan madrasah menjadi bukti kebijakan pemerintah yang inklusif.

"Ini bukan hanya memperhatikan anak-anak yang di sekolah-sekolah umum, tapi juga ponpes dan buktinya kita berada di ponpes, jadi tidak ada diskriminasi antara madrasah dan sekolah," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal itu di Jakarta, Senin.

Pada kesempatan itu Nasaruddin Umar meninjau pelaksanaan program CKG serentak yang menyasar siswa dan santri di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta.

Menag mengatakan pemeriksaan kesehatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Karena, melahirkan generasi emas, tidak hanya fokus di sisi pendidikan saja, termasuk masalah kesehatan dan gizi.

Untuk di Ponpes Asshiddiqiyah ini, katanya, para santri dicek kesehatannya secara menyeluruh. Ada 15 poin yang menjadi acuan utama pemeriksaan.

"Gigi misalnya kan banyak persoalan-persoalan gigi, ada gigi yang berlubang, dan ini luar biasa. Konsep pemerintah kita sekarang ini sampai memperhatikan sedetail itu," ujar Nasaruddin Umar.

Menurut dia, konsep pemerintah sekarang ini bukan lagi pada aspek kuratif atau pengobatan, tetapi aspek preventif. Dengan demikian, penyakit yang sebelumnya tidak diketahui dapat terdeteksi lebih dini.

Baca juga: Upaya tim medis cek kesehatan anak-anak pulau di Batam
Baca juga: PCO: Mulai 4 Agustus, CKG jangkau siswa SD--SMA dan madrasah

Ia juga berharap CKG ini menjadi momentum agar masyarakat tidak datang ke rumah sakit atau puskesmas ketika tengah dilanda penyakit saja. Tetapi menjadi bagian rutin mereka dalam melakukan upaya pencegahan.

"Jadi bukan bagaimana mengobati penyakit yang sedang diderita oleh orang, tapi bagaimana mempertahankan kesehatan supaya tidak sakit jauh lebih murah daripada nanti kalau dibiarkan di rumah sakit, itu ongkosnya lebih mahal," kata dia.

Pemerintah memperluas cakupan program CKG ke seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk menjangkau jutaan pelajar dari jenjang SD hingga SMA dan madrasah.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati menyatakan program CKG mulai digelar serentak pada Senin (4/8) di 12 sekolah di sejumlah daerah.

"Pemerintah ingin memastikan seluruh penduduk Indonesia sehat dan memperoleh akses layanan kesehatan," katanya.

Sejak kali pertama diluncurkan pada 10 Februari 2025, program CKG telah menjangkau lebih dari 16 juta orang hingga 1 Agustus 2025.

Pemerintah menargetkan total 281 juta penduduk akan menjadi penerima manfaat CKG, termasuk 53,8 juta siswa dari 282 ribu satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, Madrasah, hingga Sekolah Rakyat.

Baca juga: Anggota DPR nilai CKG di sekolah bantu membangun ketahanan jiwa anak
Baca juga: CKG di sekolah sebaiknya dibarengi penyuluhan kesehatan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.