PM Irak menegaskan akan hentikan ada senjata di luar kendali negara

Istanbul (ANTARA) - Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Sabtu (9/8) mengatakan situasi keamanan yang membaik di negaranya menghilangkan alasan untuk keberadaan senjata di luar lembaga negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut “tidak ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu.”

Berbicara dalam pertemuan suku di Baghdad untuk memperingati pemberontakan tahun 1920 melawan kekuasaan Inggris, al-Sudani menyatakan bahwa pemerintahnya mengedepankan pendekatan “layanan sebagai prioritas,” dengan melakukan kunjungan lapangan ke berbagai provinsi untuk memantau proyek dan memenuhi kebutuhan warga.

Ia memuji peran suku-suku Irak dalam membentuk kehidupan politik dan membantu mengakhiri masa-masa sulit, sekaligus menegaskan bahwa “menempatkan semua senjata di bawah kendali negara, menegakkan supremasi hukum, dan memerangi korupsi” adalah tuntutan yang disuarakan oleh otoritas agama dan masyarakat sipil, serta “tidak dapat ditawar.”

“Dalam lingkungan yang stabil, tidak ada alasan bagi senjata berada di luar lembaga negara, dan suku-suku harus mendukung kewibawaan hukum serta peradilan,” ujarnya.

Meskipun al-Sudani tidak menyebut kelompok tertentu, pengamat politik menilai pernyataannya sebagai sinyal kepada faksi-faksi bersenjata yang beroperasi di luar kewenangan negara.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan di Lebanon terkait wacana penempatan seluruh senjata di bawah kendali negara.

Pemerintah Lebanon sedang menyiapkan rencana untuk membatasi kepemilikan senjata hanya pada angkatan bersenjata nasional sebelum akhir tahun. Langkah ini ditolak keras oleh Hizbullah, yang menilai rencana tersebut bermotif politik dan sejalan dengan tekanan Israel serta Amerika Serikat.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam telah memerintahkan militer untuk menyiapkan peta jalan pelaksanaan rencana itu, sementara Presiden Joseph Aoun meluncurkan proposal nasional yang lebih luas, termasuk penarikan pasukan Israel, pembebasan tahanan, dan kendali penuh negara atas senjata.

Hizbullah menyebut langkah tersebut sebagai “dosa besar” dan mengabaikan eksistensi kelompok tersebut “seolah tidak ada.”

Sumber: Anadolu

Baca juga: Turki dan Irak tegaskan pentingnya saling mendukung kedaulatan

Baca juga: Rusia: Misi koalisi AS di Irak harus diakhiri sesuai jadwal

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.