Pramono harap perubahan APBD dongkrak ekonomi Jakarta 2025

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta dapat menumbuhkan perekonomian Jakarta di tahun ini.

“Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

Baca juga: Rano berharap Perubahan Raperda APBD 2025 segera disetujui DPRD DKI

Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

Menurut dia, berbagai saran, komentar dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah tersebut, menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajarannya.

“Semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin baik antara eksekutif dan legislatif, kiranya dapat terus berjalan dan diperkuat, dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai program kerja yang strategis dan bermanfaat bagi warga Jakarta,” kata Pramono.

Diketahui pada Senin siang ini, DPRD DKI Jakarta telah menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan, penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov DKI untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Khoirudin menekankan, pakta integritas ini menjadi pengingat bahwa amanah rakyat tidak boleh disia-siakan.

“DPRD dan Pemprov DKI tidak bekerja untuk pencitraan, tetapi untuk hasil nyata baik dalam pembangunan fisik, pelayanan sosial, maupun penguatan tata kelola,” kata Khoirudin.

Baca juga: Program sekolah swasta gratis jadi salah satu prioritas APBD DKI

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI teken MoU perubahan KUA-PPAS APBD 2025

Baca juga: DPRD dan DKI sepakati APBD Perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.