Sultan: Pemangkasan TKD Bisa Jadi Masalah Bagi Program Sekolah-Kesehatan Gratis

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengomentari pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat ke provinsi.

Sultan sudah bertemu dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu. Pada pertemuan ini, Sultan telah menyampaikan pemangkasan TKD bisa berdampak ke pendidikan atau kesehatan.

"Relatif teman-teman gubernur berharap tidak ada pengurangan anggaran. Karena bagi mereka yang melakukan aktivitas kebijakan sekolah gratis, kesehatan gratis dan sebagainya itu dengan pengurangan anggaran itu mereka punya problem besar. Ini tetap gratis atau enggak," kata Sultan kepada wartawan di Kabupaten Bantul, Kamis (9/10).

Jika para gubernur ingin program tersebut tetap jalan maka harus mengambil anggaran dari sektor lain.

"Kalau mau tetap gratis, dia harus ngambil anggaran mestinya di sektor lain untuk menopang itu. Begini kan jadi problem baru bagi daerah-daerah " katanya.

"Sehingga bagaimana di 2026 harapannya tidak berkurang, kira-kira begitu," bebernya.

Sultan mengatakan Pemda DIY anggaran dari pusat dipotong 30 persen. Namun Sultan belum merinci angkanya.

"Ya, kita 30 persen lebih (dipangkasnya). Sama aja gitu. Sehingga harus bicara prioritas," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan para kepala daerah tidak perlu khawatir soal anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas.

Katanya, pemerintah membuka peluang untuk menaikkan kembali anggaran TKD pada pertengahan tahun depan apabila kondisi ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat.

"Saya pesan ke mereka (kepala daerah) ya Anda pastikan saja, penyerapan anggaran bagus, tepat waktu dan nggak ada bocor. Kalau itu yang terjadi tahun depan bisa propose ke atas bilang ke DPR untuk tambah. Tapi kalau nggak bisa, susah kita menambah ke daerah," jelas Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10).

Purbaya pun menyatakan komunikasi dengan para gubernur terkait TKD telah berlangsung dan terdapat kesepakatan antara mereka.

"Harusnya kalau bagus selama ini kan gak mungkin ditarik ke atas ke pusat kan. Jadi kita pastikan desentralisasi bisa jalan lagi tapi dengan implementasi kebijakan lebih bagus," lanjut Purbaya.