Udang dari Indonesia Mengandung Radioaktif, Dosen UGM: Jaminan Mutu Produk Perikanan Harus Diutamakan

Ilustrasi udang beku.(Dok. Freepik)

BADAN Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) merekomendasikan penarikan (recall) terhadap produk udang beku merek Great Value yang diimpor dari perusahaan Indonesia, PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods). Pasalnya, satu sampel udang menunjukkan keberadaan isotop radioaktif Cesium 137 (Cs 137) pada kadar sekitar 68,48 Bq/kg ± 8,25 Bq/kg.

Meski masih di bawah level intervensi FDA, temuan udang mengandung radioaktif itu tetap memicu peringatan karena berisiko jika dikonsumsi terus menerus dalam jangka panjang.

Dosen Teknologi Hasil Perikanan UGM, Indun Dewi Puspita, menilai isu ini menjadi sorotan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petambak, industri pengolahan, eksportir, hingga pemerintah.

“Hal ini menjadi isu yang sangat penting, khususnya untuk jaminan mutu produk perikanan Indonesia,” terang dia dalam siaran pers, Kamis (21/8).

Penolakan ini jelas membawa kerugian yang besar karena produk yang sudah diekspor tidak bisa dimanfaatkan. Kerugian tersebut juga berdampak pada rantai pasok, mulai dari biaya produksi, distribusi, hingga reputasi eksportir di pasar global.

Asal Zat Radioaktif

Indun menjelaskan, zat radioaktif Cesium-137 tidak terbentuk secara alami, melainkan berasal dari aktivitas manusia seperti uji coba senjata nuklir atau kebocoran reaktor. Sifatnya yang bertahan lama membuat zat ini berpotensi masuk ke rantai pangan melalui air atau lahan tambak yang terkontaminasi, termasuk ke udang.

Dengan siklus lingkungan yang kompleks, risiko kontaminasi menjadi tantangan besar bagi sektor perikanan. “Siklus alami memungkinkan zat ini menyebar ke lingkungan perairan dan mempengaruhi biota, termasuk udang,” jelasnya.

Indun menekankan pentingnya penerapan sistem jaminan mutu dan traceability yang kuat di industri perikanan. Keterbukaan informasi dan sistem traceability akan mengembalikan kepercayaan pasar global. “Kalau sistem jaminan mutu dan penelusuran berjalan baik, potensi bahaya menjadi sangat minim,” tegasnya.

Transparansi dianggap menjadi kunci agar sumber masalah bisa segera dilacak dan ditangani. Sistem pelacakan juga dapat mempercepat langkah koreksi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Ia memperingatkan, efek domino dari penolakan ini bisa berimbas pada perekonomian daerah. “Kalau harga turun, kerugian bisa signifikan bagi petambak maupun pembudidaya karena udang membutuhkan biaya produksi yang tinggi,” ungkap Indun.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak perguruan tinggi bisa dilibatkan. UGM, misalnya, terus mengembangkan riset deteksi cepat serta bioindikator untuk mencegah kontaminasi sejak dini. Selain itu, perguruan tinggi juga berkontribusi melalui pelatihan, sosialisasi, dan masukan kebijakan. Upaya tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi akademisi, pemerintah, dan industri mutlak diperlukan untuk menjaga daya saing global.

“Kontribusi perguruan tinggi penting dalam riset, pengabdian, hingga perumusan kebijakan untuk mencegah kontaminasi pada produk perikanan,” pungkasnya. (H-3)