Menanti Ketegasan Penanganan Karhutla

Petugas BPBD Kabupaten Kubu Raya menyemprotkan air untuk memadamkan karhutla.(Dok. Antara/Jessica Wuysang)

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) layaknya kegiatan tahunan yang terjadi di Tanah Air. Selain akibat pengaruh kekeringan di musim kemarau, suhu ekstrem, hingga la nina, karhutla juga terjadi akibat aksi membuka lahan dengan pembakaran yang dilakukan pihak perorangan hingga korporasi.

Data dari Sipongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat, hingga Juni 2025, luasan area karhutla mencapai 8.594 hektare. Di tahun 2023, luasan area terbakar mencapai 1.161.192 hektare dan di tahun 2024 luasnya mencapai 376.805 hektare.

Melihat angkanya yang terhimpun hingga Juni 2025, total luasan karhutla tahun ini diyakini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, jika melihat data selama setidaknya 10 tahun terakhir, luasan karhutla masih fluktuatif.

Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan. Terutama dalam hal penegakan hukum yang selama ini dinilai masih tumpul dalam menyentuh korporasi.

Belum Atasi Akar Masalah

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagan menyebut, pemerintah saat ini masih belum menunjukkan langkah progresif dalam mencegah terjadinya kebakaran secara sistemik. Penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

"Penanganan karhutla di beberapa wilayah pada saat ini sebenarnya masih business as usual. Jadi masih dengan cara biasa-biasa saja, tidak ada yang secara progresif bisa menjawab akar persoalan dari kebakaran hutan dan lahan itu sendiri," kata Uli saat dihubungi Media Indonesia, Senin (28/7).

Menurutnya, upaya pemerintah saat ini masih berfokus pada penanggulangan kebakaran setelah titik panas (hotspot) muncul secara masif, seperti melalui modifikasi cuaca dan pemadaman api.

Ia mengatakan, meskipun langkah tersebut dapat menekan perluasan api, namun tidak menjawab akar permasalahan kebakaran itu sendiri.

"Kalau akar persoalan kebakaran hutan dan lahan itu tidak pernah dijawab oleh pemerintah, maka tahun depan dan tahun-tahun berikutnya bahkan sampai 15 tahun ke depan kita tetap akan selalu membahas soal kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga akan tetap terus mengeluarkan biaya besar untuk penanganan kebakaran," ujarnya.

Di sisi lain, Uli menilai bahwa akar persoalan karhutla terletak pada salah urus pemerintah terhadap kawasan hutan dan gambut. Kesalahan ini muncul dalam bentuk pemberian izin dalam skala besar kepada perusahaan, terutama di dua ekosistem penting tersebut.

Tak hanya itu, WALHI juga menemukan adanya indikasi pembakaran lahan secara sengaja oleh perusahaan untuk efisiensi biaya pembukaan lahan, termasuk modus lain seperti untuk mengklaim asuransi.

"Dalam catatan WALHI, ada sembilan ratusan korporasi yang saat ini beroperasi di kawasan hutan dan ekosistem gambut. Dan ratusan perusahaan ini tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah. Beberapa di antaranya bahkan menjadi residivis, lahannya berulang kali terbakar," ucapnya.

Uli menyebut praktik tersebut masih banyak terjadi di Sumatra dan Kalimantan, tetapi belum ada penegakan hukum yang berarti terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

"Bahkan, putusan pengadilan yang sudah inkrah pun belum dieksekusi oleh pemerintah," tuturnya.

Penguatan Mitigasi

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penanganan karhutla di Indonesia menunjukkan hasil signifikan. Efektivitas pengendalian karhutla terjadi berkat sinergi pemanfaatan teknologi bidang meteorologi dengan kekuatan pasukan dan armada pesawat pemadaman udara dan darat.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan selain Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, saat ini Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga menjadi daerah dengan penyumbang kasus karhutla di Indonesia.

"Kita belajar banyak dari pengalaman bencana serupa sebelumnya. Kombinasi operasi udara seperti water bombing, patroli udara, dan operasi darat hingga penegakan hukum terbukti efektif mengurangi risiko dan dampak karhutla," ujarnya. (H-3)