Safari Diplomatik Prabowo: Hasilnya Apa?

MI/Duta(Dok. Pribadi)

SEJAK dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto telah melakukan 11 kunjungan resmi ke 22 negara dalam sepuluh bulan pertama masa kepemimpinannya (hingga Agustus 2025). Gaya diplomasi Prabowo yang cair dan lugas berhasil membuat setiap negara yang dikunjunginya merasa dekat, layaknya sahabat lama. Lalu di balik kunjungan diplomatik tersebut, oleh-oleh apa yang dibawa Prabowo untuk kepentingan nasional Indonesia?

KUNJUNGAN DIPLOMATIK KE-22 NEGARA

Negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo ialah Tiongkok, tepatnya ke Beijing, pada 8–9 November 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada 10–12 November 2024. Kunjungan ke Tiongkok difokuskan pada penguatan kerja sama di bidang investasi, ketahanan pangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun kunjungan ke AS membahas isu-isu strategis seperti geopolitik global dan hubungan investasi dengan perusahaan-perusahaan besar asal ‘Negeri Paman Sam’. Pemilihan dua negara besar tersebut mencerminkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Tak hanya dua negara besar tersebut, Prabowo juga berkunjung ke negara-negara lain dan forum-forum penting di dunia, seperti APEC Economic Leaders' Meeting (APEC Summit) di Peru, G20 Summit di Brasil, KTT D-8 (Developing-8) di Mesir, St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) di Rusia, dan KTT BRICS di Brasil. Dari banyak kunjungan yang dilakukan oleh Prabowo, utamanya ialah stabilitas keamanan internasional. Prabowo sangat meyakini bahwa keamanan internasional sangat berpengaruh pada keamanan nasioal suatu negara. Jadi pada awal kepemimpinanya Prabowo ingin memastikan tentang stabilitas keamanan internasional.

Dalam setiap kunjungan diplomatik, Indonesia biasanya mengandalkan dua aspek pendekatan tradisional sebagai bargaining power: populasi dan sumber daya alam. Dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 50% dari total populasi ASEAN, Indonesia berusaha menegaskan posisinya sebagai pasar potensial bagi investasi, perdagangan, dan kerja sama ekonomi. Di sisi lain, kekayaan sumber daya alam—mulai dari mineral strategis seperti nikel dan bauksit, energi fosil dan terbarukan, hutan tropis, hingga komoditas pertanian dan perikanan—sering dijadikan kartu tawar dalam negosiasi internasional.

Akan tetapi, kedua potensi tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi kekuatan tawar yang efektif bagi diplomasi Indonesia. Populasi besar tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai sehingga justru memicu ketergantungan pada pasar dan produk global. Misalnya, meski memiliki pasar domestik yang luas, Indonesia masih mengimpor lebih dari 90% bahan baku obat dan hampir seluruh gandum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Sementara itu, sumber daya alam yang melimpah belum optimal menarik investasi besar karena terkendala birokrasi yang rumit, rendahnya kepastian hukum, serta maraknya pungutan liar dalam proses perizinan. Salah satu contohnya, kebijakan hilirisasi nikel yang bertujuan menarik industri baterai kendaraan listrik sempat terhambat oleh lambatnya proses perizinan dan infrastruktur pendukung yang belum siap.

Kemampuan komunikasi Prabowo di dunia internasional, dengan gaya tutur yang lugas dan cair, adalah peluang untuk meyakinkan masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang dikunjungi dan forum-forum internasional yang didatangi, tentang dua aspek yang dimiliki Indonesia: kekuatan demografi dan kekayaan sumber daya alam.

Ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menguatkan kembali posisinya di kancah global sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif—tidak memihak secara kaku kepada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan pendekatan diplomasi yang bersahabat, Indonesia dapat menggalang dukungan untuk isu-isu strategis seperti transisi energi, stabilitas kawasan, dan perdagangan yang adil, sekaligus menjaga kemandirian dalam menentukan kebijakan luar negerinya tanpa tekanan dari kekuatan besar dunia.

Peluang lain dalam diplomasi Prabowo yang bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan dunia internasional ialah dengan menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memiliki dana besar yang terkumpul dalam wadah Danantara. Wadah ini dapat menjadi simbol sekaligus instrumen konkret bagi kapasitas ekonomi Indonesia, memperkuat citra sebagai negara yang tidak hanya bergantung pada populasi dan sumber daya alam tapi juga kuat secara finansial.

Melalui Danantara, Indonesia dapat menawarkan pendanaan untuk proyek-proyek bersama, investasi strategis di negara mitra, serta partisipasi aktif dalam inisiatif global seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya tawar Indonesia di forum internasional, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang menganut politik bebas aktif.

HASIL SAFARI DIPLOMATIK

Di setiap kunjungan kenegaraan, interaksi Prabowo dengan para pemimpin dunia berlangsung cair dan penuh keakraban. Salah satu contohnya terlihat saat kunjungan ke India, ketika ia dijamu dalam santap malam kenegaraan oleh Presiden India, Droupadi Murmu, di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, Sabtu, 25 Januari 2025. Dalam suasana yang hangat, Prabowo dengan lantang menyampaikan, “Saya ingin melaporkan kepada Presiden, Perdana Menteri, Wakil Presiden, dan teman-teman sekalian. Beberapa minggu yang lalu, saya melakukan tes sequencing genetik dan tes DNA. Hasilnya menunjukkan bahwa saya memiliki DNA India. Semua orang tahu, ketika saya mendengar musik India, saya langsung menari,” ujarnya disambut tawa penuh kehangatan.

Keakraban semakin terasa ketika sejumlah menteri kabinet yang mendampinginya turut menyanyikan lagu Kuch Kuch Hota Hai, menciptakan momen yang mencairkan suasana formal menjadi penuh persahabatan.

Contoh lain kunjungan Prabowo yang sarat keakraban terjadi saat lawatan ke Yordania pada 13 April 2025. Kedatangannya disambut secara istimewa oleh Raja Abdullah II, yang bahkan mengemudikan mobilnya sendiri untuk mengantar Presiden Prabowo dari Bandara Militer Marka di Amman. Hubungan Prabowo dengan Yordania memang memiliki kedekatan khusus. Setiap kali berkunjung, ia kerap menyebut negara itu sebagai ‘rumah keduanya’. Ia tidak akan lupa bahwa Yordania pernah menolongnya di masa-masa sulit pascareformasi, sebuah kenangan yang mengikat hubungan pribadi sekaligus diplomatik di antara kedua negara.

Kunjungan lain yang tak kalah spesial ialah lawatan Prabowo ke Rusia pada 18–20 Juni 2025, di saat ia bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St Petersburg. Dalam sejumlah pemberitaan, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk membantu Indonesia mengembangkan teknologi nuklir bagi tujuan damai. Selain itu, dukungan Rusia juga disebut menjadi salah satu faktor penting yang membuka peluang keikutsertaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS.

Sambutan hangat dari rangkaian kunjungan tersebut tidak semata diukur dari banyaknya negara yang disinggahi atau gelaran karpet merah dari para pemimpin dunia, melainkan dari hasil konkret yang dibawa pulang untuk Indonesia. Pemerintah mengklaim berhasil mengamankan komitmen investasi senilai lebih dari US$20 miliar, terutama dari Tiongkok, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa.

Investasi tersebut menyasar sektor-sektor strategis seperti pertahanan, energi hijau, digitalisasi, dan ketahanan pangan. Di antara pencapaian penting ialah tuntasnya negosiasi CEPA Indonesia–Uni Eropa yang tertunda lebih dari satu dekade, serta pembentukan dana bersama dengan Rusia untuk proyek-proyek energi dan teknologi.

Namun, lebih dari sekadar angka investasi, kunjungan Prabowo juga menyiratkan pesan strategis baru dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Ia tampak ingin menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar seperti AS, Tiongkok, Rusia, dan BRICS tanpa terjerat ke dalam blok tertentu. Ini terlihat dari keputusannya untuk tidak hadir di KTT G7 Kanada, tapi justru tampil aktif dalam forum BRICS dan SPIEF di Rusia, serta membangun dialog setara dengan negara-negara Global South seperti Mesir, Qatar, dan Brasil. Dalam konteks ini, Prabowo seolah ingin menghidupkan kembali semangat politik bebas aktif, tetapi dengan wajah baru: aktif mencari peluang ekonomi, bebas dari dikte hegemoni.

Meski demikian, publik tetap berhak untuk kritis. Hasil nyata dari semua kesepakatan itu baru bisa diukur jika proyek-proyek tersebut benar-benar terealisasi. Investasi sering kali hanya berhenti di level MoU. Di sisi ...