Hal tersebut merupakan hasil rapat antara Bahlil dengan perwakilan PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan keempat badan usaha SPBU swasta hari ini di kantor Kementerian ESDM, Jumat (19/9).
Bahlil memastikan, posisi ketersediaan BBM di Indonesia secara total per hari ini masih cukup untuk 18 hari sampai 21 hari. Namun dia mengakui pasokan di badan usaha swasta memang menipis.
"Namun, untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis. Perlu saya sampaikan bahwa secara aturan Keppres maupun undang-undang khususnya Pasal 33, menyangkut dengan cabang-cabang industri yang menyangkut hajat orang banyak itu dikuasai oleh negara," tegasnya.
Bahlil menyebutkan, BBM merupakan salah satu cabang industri yang sangat strategis, sehingga tata kelola dan kuota terhadap impor dan ekspor komoditas tersebut diputuskan oleh negara.
Dia juga kembali menegaskan bahwa badan usaha swasta sudah mendapatkan kuota impor sepanjang tahun 2025 ini, lebih besar 10 persen dari kuota yang ditetapkan pada tahun 2024. Hanya saja, kebutuhannya jauh membeludak.
"Kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun ada kondisi di mana 110 persen yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 31 Desember," jelas Bahlil.
Untuk itu, pemerintah mempersilakan badan usaha swasta yang membutuhkan pasokan BBM tambahan untuk membeli BBM dari Pertamina dengan bentuk base fuel, alias bahan baku BBM yang belum dicampur zat-zat aditif.
"Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina, menghasilkan empat hal, yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum dicampur-campur," ungkap Bahlil.
Bahlil menegaskan, pengadaan BBM tersebut akan dilakukan melalui proses importasi baru dengan sisa kuota impor Pertamina. Hal ini disebabkan pasokan BBM yang ada saat ini sudah berbentuk campuran (blending).
Dia memastikan proses impor tersebut dimulai hari ini, dan ditargetkan produk tersebut akan datang 7 hari mendatang. Hanya saja, dia enggan menjelaskan lebih lanjut berapa besar volume tambahan impor tersebut.
"Dipastikan bahwa karena pasokan Pertamina yang sekarang sudah dicampur, jadi kemungkinan besar impornya impor baru," tegas Bahlil.
Dalam proses pengadaan BBM untuk badan usaha SPBU swasta tersebut, pemerintah akan menjalin joint surveyor untuk memastikan kualitasnya. Selain itu, dia juga menjamin harganya juga akan berkeadilan, agar seluruh pihak tidak ada yang dirugikan.