Pemerintah Perketat Pengawasan MBG: Evaluasi Juru Masak hingga Sterilisasi Alat Makan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya insiden keracunan makanan. 

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan dalam program tersebut aman dan berkualitas. Evaluasi menyeluruh terhadap juru masak dan sterilisasi alat makan menjadi fokus utama dalam upaya ini.

Kasus keracunan yang terjadi baru-baru ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai keamanan makanan yang disajikan dalam program MBG.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan, evaluasi juru masak akan dilakukan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak mereka. 

"Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG," kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta seperti dikutip dari Antara pada Minggu, 28 September 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang membahas program prioritas Makan Bergizi Gratis.

Selain evaluasi juru masak, pemerintah juga menutup sementara SPPG yang bermasalah untuk memastikan keamanan makanan yang disajikan. 

"Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menindaklanjuti kasus keracunan MBG sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa setiap makanan dalam MBG ke depan terjamin keamanannya adalah menutup sementara SPPG yang bermasalah," tambahnya.

Pemerintah juga mewajibkan SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, termasuk kualitas air dan alur limbah. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya sanitasi yang baik dalam penyajian makanan. 

"Lebih lanjut, pemerintah juga mewajibkan SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan, termasuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah," ujarnya.

Untuk memastikan bahwa semua SPPG memenuhi standar kebersihan, mereka diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS). Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap satuan pelayanan memenuhi standar dalam pembuatan makanan untuk program MBG. 

"SPPG pun diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) untuk memastikan semua satuan itu memenuhi standar kebersihan dan pembuatan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," tambahnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan mengoptimalkan peran puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk memantau setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara rutin.

"Kemenkes akan mengoptimalkan puskesmas dan UKS untuk ikut mengambil peran aktif dalam memantau setiap SPPG secara rutin," kata Zulhas.

Rapat koordinasi penanggulangan KLB pada program MBG dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga. Selain Menko Pangan Zulkifli Hasan, hadir pula:

• Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
• Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi
• Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
• Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi
• Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana
• Kepala BPOM Taruna Ikrar
• Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo
• Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari
• Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq
• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang

Rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan insiden serupa tidak terulang di masa depan.