Sri Mulyani sebut dongkrak pajak sambil jaga investasi jadi "PR" 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan penerimaan pajak sambil mendukung iklim investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026.

“Memang dalam hal ini tugas kami berat di dua sisi yang sangat ekstrem. Di satu sisi menaikkan penerimaan pajak, di sisi lain mendukung iklim investasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Jumat.

Pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, tumbuh 13,5 persen dari proyeksi serapan tahun ini Rp2.076,9 triliun.

Penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditargetkan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Maka, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

Menurut Sri Mulyani, instrumen perpajakan bakal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan, secara paralel, meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

Sebagai catatan, rasio pajak tahun depan ditetapkan sebesar 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari proyeksi tahun ini 10,03 persen.

Bersamaan dengan itu, pemerintah bakal memperkuat iklim investasi dengan melibatkan BPI Danantara dan swasta.

Pemerintah menargetkan investasi tumbuh 5,2 persen pada tahun depan. Pertumbuhan ini bakal didorong melalui berbagai program, seperti insentif serta dukungan kawasan ekonomi yang makin menunjukkan penguatan. Hal itu dilakukan untuk tidak hanya memacu pertumbuhan, tetapi juga transformasi ekonomi Indonesia.

“Ini (pajak dan investasi) akan kami jaga secara hati-hati, seimbang di antara dua tujuan yang sama sekali berbeda,” kata Sri Mulyani pula.

Pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Sri Mulyani mengatakan target ini menjadi langkah awal yang penting dan strategis untuk mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen.

Dalam tataran kebijakan makroekonomi, Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus bersinergi untuk mewujudkan kestabilan sambil menstimulasi pertumbuhan.

Baca juga: Kepala Bappenas: Pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah sasaran bersama

Baca juga: DPR siap gulirkan pembahasan RAPBN 2026

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.