Apindo Waspadai Dampak Shutdown AS terhadap Industri RI

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.(Dok. Antara)

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mewaspadai dampak penutupan sementara (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS) yang resmi terjadi pada Rabu, 1 Oktober 2025 pukul 00.00 waktu setempat atau pukul 11.00 WIB.

Shutdown tersebut terjadi setelah Kongres AS gagal menyetujui rancangan anggaran tahunan, sehingga sebagian besar operasi pemerintahan non-esensial harus dihentikan sementara.

Shinta menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

“Kami dari pelaku usaha, terutama dari industri padat karya tentunya harus selalu berhati-hati melihat kondisi yang ada saat ini," ungkapnya ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10).

Lebih lanjut, Shinta mengingatkan shutdown di AS juga dapat memengaruhi proses negosiasi perdagangan yang tengah berlangsung antara pemerintah Indonesia dan AS, terutama terkait tarif impor produk tertentu.

Walaupun tarif bea masuk 19% ke AS sudah ditetapkan, Shinta mengatakan pemerintah Indonesia masih berupaya menegosiasikan tambahan penurunan tarif, terutama barang-barang yang tidak diproduksi di AS namun dibutuhkan di sana dan diproduksi di sini, seperti mineral.

“Kami terus memantau dampaknya, karena shutdown ini jelas memiliki imbas terhadap arus perdagangan dan investasi,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya pelaku usaha memanfaatkan berbagai potensi dan insentif yang disediakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan domestik di tengah situasi global yang tidak menentu.

Di sisi lain, Shinta menilai tantangan juga datang dari dalam negeri. Meski pemerintah terus berupaya meluncurkan berbagai paket kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat, realisasinya perlu terus dikawal.

“Kita melihat indeks manufaktur dan indeks kepercayaan konsumen masih perlu ditingkatkan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting agar daya beli masyarakat dan industri terjaga," pungkasnya.