Depok Akan Buka Layanan Pengaduan Keluhan MBG

PEMERINTAH Kota Depok menyatakan bakal membuka layanan pengaduan berkaitan dengan keluhan program makan bergizi gratis (MBG). Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan sasaran program tersebut adalah masyarakat, khususnya siswa dari jejang sekolah dasar hingga menengah atas.

"Ke depannya iya (dibuat layanan pengaduan). Karena ini kan menyangkut warga masyarakat Kota Depok," kata Chandra saat dihubungi pada Selasa, 7 Oktober 2025. "Jadi apabila ada yang keracunan atau merasa tidak sesuai atau apa, memang Pemerintah Kota Depok harus juga ikut turun tangan dalam bagian terhadap pelayanan masyarakatnya." 

Rencana pembuatan layanan pengaduan MBG oleh pemerintah dilakukan setelah adanya keluhan dari orang tua siswa di Kelurahan Mampang. Mereka mengeluhkan isi menu makan gratis berupa tiga iris kentang rebus, wortel rebus, pangsit, jeruk, dan saus kemasan. 

Ditanya mengenai menu MBG yang sempat viral di SDN Mampang 1 Depok, Chandra mengaku akan mengecek bersama Dinas Kesehatan Kota Depok untuk menilai langsung kesesuaian kandungan gizinya dengan standar yang ditetapkan.

Menurut Chandra, menu yang diberikan kepada siswa pada Senin, 6 Oktober lalu, secara tampilan memang kurang layak. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. "Kami juga berharap masyarakat bisa terus ikut mengawasi pelaksanaan program MBG ini," ujarnua. 

Dari Kementerian Dalam Negeri sudah ada aturan mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap program MBG, bahkan sampai dapat menerbitkan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). 

"SLHS ini dikeluarkan dinas kesehatan. Jadi nanti kita bisa melakukan pengawasan salah satunya lewat instrumen itu," ujar Chandra. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan tidak akan segan memberikan sanksi kepada SPPG yang lalai atau berbuat curang dalam menyediakan makan gratis. "Sanksi bisa terkait pelanggaran terhadap SLHS," ujarnya. "Kalau untuk MBG-nya sendiri kami akan lihat aturan di BGN."