Kementerian Pertahanan Akan Jual Obat ke Masyarakat di Akhir 2025

KEMENTERIAN Pertahanan berencana akan menjual obat ke masyarakat pada akhir 2025. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan harga jual obat yang diproduksi oleh lembaga farmasi milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan lebih murah.

"Akhir tahun ini kami akan melakukan penjualan (obat) ke masyarakat, tentunya dengan besaran harga yang jauh lebih murah," kata Sjafrie dalam konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta Selatan pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Sjafrie menjelaskan, rencana Kementerian Pertahanan menjual obat dengan harga lebih murah dibandingkan perusahaan farmasi lainnya didasari atas adanya kerjasama pertahanan antara pemerintah Indonesia dengan negara yang memiliki fasilitas produksi farmasi seperti Tiongkok dan India. Dengan kerjasama tersebut, kata dia, Kementerian Pertahanan secara otomatis akan memperoleh bahan baku produksi farmasi dari negara produsen dengan harga yang lebih terjangkau.

"Bahan baku yang akan kami datangkan dan dikelola di pabrik farmasi nanti akan diasistensi dan memperoleh sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," kata mantan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya ini.

Sejak Juli 2025, Kementerian Pertahanan dan TNI sudah memproduksi obat-obatan. Hingga saat ini terdapat lembaga farmasi (Lafi) yang dimiliki oleh masing-masing matra di TNI dengan memproduksi tiga jenis obat. Misalnya, TNI Angkatan Darat memproduksi obat parasetamol, yaitu Fimol. TNI Angkatan Laut memproduksi obat pereda rasa nyeri, yaitu ponstal. Lalu TNI Angkatan Udara memproduksi obat antibiotik, yakni Cefalaf.

Kementerian Pertahanan juga sudah menyerahkan dan merilis produk multivitamin untuk program makan bergizi gratis (MBG), pada Rabu, 1 Oktober 2025. Empat hari berselang, Kementerian Pertahanan mendistribusikan jutaan produk farmasi untuk Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Obat-obatan itu diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan BPOM berharap akses kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan negara lain dalam memenuhi ketersediaan bahan baku produk farmasi dapat terus berjalan. Sebab, meski BPOM memiliki strategi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produk farmasi, tapi upaya untuk memenuhinya membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Karena itu, dengan akses kerjasama government to government yang disebutkan Pak Menhan tadi, kami berharap bisa mempermudah untuk memperoleh bahan bakunya," kata Taruna.