Pembangunan Pesantren harus Persetujuan Pemerintah Buntut Ponpes Al Khoziny Roboh

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan pembangunan pesantren kini harus melalui persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum. Dia meminta kepada seluruh pesantren di Indonesia agar berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum bila ingin mendirikan bangunan.

"Tidak lagi boleh sembarangan. Tidak boleh ada bangunan yang diproses tanpa melalui persetujuan PU," ujar dia di kompleks Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Muhaimin menyatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dia mengatakan Kementerian PU akan membantu dalam urusan audit pembangunan pesantren di Indonesia.

Menurut dia, meskipun pembangunan pesantren menggunakan uang sendiri, tetap harus ada izin dari pemerintah. Hal itu dilakukan agar peristiwa robohnya Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur tidak terulang di bangunan pesantren yang lain.

Adapun bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny ambruk pada 29 September 2025. Saat insiden terjadi, ratusan santri putra tengah melaksanakan salat asar berjamaah di lantai dasar dari bangunan berlantai 4 tersebut.  

Insiden itu mengakibatkan 61 orang meninggal dan 104 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin kemarin, 2 orang belum ditemukan di puing-puing bangunan tersebut.

Dia mengatakan pemerintah bakal menghentikan pembangunan pesantren yang sedang berlangsung bila tidak sesuai standar kelayakan. Selain itu, Muhaimin mengatakan pemerintah juga bakal rutin melakukan pengecekan berkala terhadap bangunan pesantren yang dalam kondisi rawan dan berusia tua. 

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan baru ada 51 dari sekitar 42 ribu pesantren yang mengantongi izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Menurut dia, ada anggapan dari pihak pesantren bahwa tidak memerlukan izin dalam mendirikan bangunan.

"Mungkin karena pesantren itu kan suka dari santri untuk santri. Jadi mereka menganggap tidak perlu izin," kata dia usai menerima kunjungan Muhaimin Iskandar di kantornya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Selain itu, dia menilai ada faktor kebiasaan di pesantren terletak di kota-kota kecil yang tak peduli perihal vitalnya izin pembangunan gedung. Karena itu, dia menyatakan pemerintah bakal membantu pesantren yang belum memiliki PBG untuk mengurus perizinannya.

"Izin itu untuk meyakinkan bahwa yang dibangun sesuai dengan normanya, kualitas kolom, kualitas struktur, dan sebagainya," ujar Dody.