Program Magang Nasional Harus Adil bagi Lulusan SMK

Pegawai dibantu mahasiswa magang melakukan proses alih media digital dari halaman koran di Monumen Pers Nasional, Solo, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025)(ANTARAFOTO/Maulana Surya/nz)

PENGAMAT Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi dapat berdampak baik kepada perekonomian karena mengurangi angka pengangguran. Tetapi ia mendorong ada keadilan bagi peserta magang dari lulusan SMK.

"Program ini saya rasa mampu mendongkrak pendapatan dari kelas menengah dan gen Z yang tengah menganggur. Dengan adanya bantuan pemerintah, maka program magang bisa diperluas karena biaya magang oleh perusahaan yang berkurang," kata Huda saat dihubungi, Selasa (7/10).

Program magang nasional berupa pemberian yang saku terhadap 20 ribu peserta lulusan perguruan tinggi selama 6 bulan ke depan. Dengan total uang saku sebesar Rp3,3 juta. Namun, Huda menyampaikan bahwa ada permasalahan yang menanti setelah program magang selesai. 

Huda menilai bahwa program magang seperti ini akan lebih berguna karena penerima manfaat langsung ialah perusahaan yang memang membutuhkan tenaga magang. Ia khawatir perusahaan hanya memanfaatkan program magang untuk mendapatkan biaya dari pemerintah.

"Apakah ada jaminan mereka akan lanjut bekerja atau perusahaan mencari anak magang lain untuk dibayar lebih murah. Saya khawatir ada perusahaan yang hanya manfaatkan program magang dari pemerintah ini hanya untuk memenuhi program dan mendapatkan biaya program dari pemerintah," ujar dia.

Di samping itu, Huda menyampaikan dalam penerapan program magang nasional, harus adil bagi peserta magang lulusan SMK. Sebab, angka pengangguran tertinggi, kata dia, berada dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tak terserap lapangan kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran lulusan SMK di Indonesia pada Februari 2025 dilaporkan sebesar 8,00% dan menjadikannya angka pengangguran tertinggi. (H-4)